TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Pariwisata Nasional oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dalam gala dinner HUT PHRI ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.
Baca juga: Jokowi Minta Ada Fakultas Ekonomi Digital
Mendapat gelar itu, Jokowi pun menyebut lucu. Sebab, ia merasa gelar tersebut bertentangan dengan kondisi yang dikeluhkan PHRI. "Lucu juga dapat penghargaan Bapak Pariwisata, tapi harga tiketnya naik. Kemudian ada menteri yang menyampaikan masalah rapat di hotel. Tapi yang jelas itu bukan presidennya," kata Jokowi berkelakar.
Jokowi kemudian mengatakan bahwa peluang pariwisata Indonesia sangat besar. Indonesia, kata dia, saat ini masuk 6 besar negara terindah di dunia, juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi. Bahkan, mantan Gubernur DKI itu mengungkapkan devisa pariwisata pada 2018 sudah mengalahkan devisa kelapa sawit yang selalu paling tinggi.
"Ini brand yang kita punyai dan tinggal menggarap agar pariwisata betul-betul bisa memberikan devisa yang paling banyak, meski 2018 kemarin devisa pariwisata US$ 17 miliar. Sudah mengalahkan CPO dan kelapa sawit yang dulu paling tinggi," ujarnya.
Baca Juga:
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Bapak Pariwisata Nasional. Hariyadi mengatakan, penghargaan tersebut obyektif dengan melihat kinerja Jokowi yang menghasilkan. Ia menegaskan, pemberian gelar tersebut bukan karena pertimbangan sedang dalam masa kampanye pemilihan presiden.
Hariyadi menuturkan, Jokowi pantas menyandang penghargaan tersebut atas inisiatif dan komitmennya secara terus menerus mengembangkan pariwisata Indonesia. Menurut dia, komitmen tersebut sudah terlihat sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. "Kami melihat kesungguhan Bapak untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan," kata Hariyadi.
Baca juga: Jokowi: Kita Buat Ledakan Baru di Dunia Pariwisata
Jokowi, kata dia, juga satu-satunya Presiden RI yang pertama kali menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan. Dampaknya, ia menyebutkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan secara langsung masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Salah satunya juga didorong dengan program pembangunan infrastruktur secara masif untuk mengejar ketertinggalan sebelumnya.
Meski begitu, Hariyadi juga mengeluhkan sejumlah hal yang dialami pelaku usaha. Salah satunya adalah kenaikan tarif tiket pesawat, monopoli penjualan avtur oleh Pertamina, kebijakan bagasi berbayar, dan pelarangan kegiatan pemerintah di hotel.
